1.
KEMISKINAN
Menurut wikipedia Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat
berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup .
Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan
yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian
orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang
lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi
memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara
berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang
"miskin".
Kemiskinan
dipahami dalam berbagai cara yaitu pemahaman utama mengenai :
1 - Gambaran kekurangan materi,
yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan
pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
2- Gambaran tentang kebutuhan
sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan
sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
3- Gambaran tentang kurangnya
penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat
berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
2. BEBERAPA
INDIKATOR KESENJANGAN DAN KEMISKINAN
1.
Indikator Kesenjangan
Ada
sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan
yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic
dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok
pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE),
ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang paling sering dipakai adalah
koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila
0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan)
dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan.
2.
Indikator Kemiskinan
Batas garis kemiskinan
yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda. Ini disebabkan karena
adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik
(BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per
kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS,
1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.
Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran
untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain, BPS
menggunakan 2 macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs
approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan
pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan
dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan
absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah
batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan
minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari
2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan non
makanan (non food line).
3. PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
Ada empat kebijakan dan program yang bisa
dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu :
1. Kebijakan dan Program untuk Membuka Peluang atau Kesempatan Bagi
Orang Miskin
Kebijakan ini diarahkan pada pembukaan peluang
yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk ikut berpartisipasi dalam
pembangunan ekonomi. Lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat miskin bukan berarti
menutup peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Justru aktivitas
ekonomi yang yang pertama kali bangkit dari keterpurukan akibat krisis adalah
sektor informal yang dijalankan masyarakat miskin. Contoh programnya antara
lain adalah: penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat miskin, sarana dan
prasarana pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembentukan modal, dan
lain-lain.
2. Kebijakan dan Program untuk Memberdayakan Kelompok Miskin
Pemberdayaan dilaksanakan dengan pembukaan akses
bagi masyarakat miskin untuk terlibat tidak hanya pada bidang ekonomi.
Kemiskinan memiliki aspek yang sangat luas dan tidak hanya ekonomi sehingga
penanggulangannya harus bersifat multidimensi. Politik, sosial, hukum dan
kelembagaan adalah bidang-bidang yang bersentuhan dan menentukan kehidupan
masyarakat miskin sehingga aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga
tersebut dapat mendorong masyarakat untuk memberdayakan diri. Contoh programnya
antara lain: penguatan pengelolaan kelompok atau organisasi sosial,
keterlibatan kelompok miskin dalam proses pendidikan demokrasi, dan lain-lain.
3. Kebijakan dan Program yang Melindungi Kelompok Miskin
Masyarakat miskin sangat rentan terhadap terjadi
goncangan internal maupun eksternal. Kematian, sakit, bencana alam atau konflik
sosial bisa berakibat pada semakin terpuruknya masyarakat dalam kemiskinan. Hal
ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan atau ketahanan masyarakat miskin terhadap
krisis akibat goncangan yang terjadi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi
penyebab terjadinya goncangan, memperkuat masyarakat miskin sehingga tahan
dalam menghadapi goncangan, dan penciptaan jaminan sosial dalam masyarakat.
4. Kebijakan dan Program untuk Memutus Pewarisan Kemiskinan Antar
Generasi
Hak anak dan peranan perempuan Perempuan dan
anak-anak adalah pihak yang paling lemah dalam keluarga miskin. Peran domestik
menyebabkan kurangnya akses dan keterlibatan terhadap kondisi di luar
lingkungan rumahnya. Pemberdayaan dan keterlibatan pada kegiatan di luar
wilayah domestik akan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
sehingga tidak semakin terpuruk dalam lingkaran kemiskinan. Contoh programnya
antara lain: pemberian bantuan sarana pendidikan untuk sekolah di daerah miskin
dan beasiswa kepada anak-anak miskin, pemberian makanan tambahan, pemberdayaan
perempuan melalui kegiatan produktif, dan lain-lain.
4.
KEMISKINAN
DI INDONESIA DAN SOLUSI PENANGGULANGANNYA
4.1
Kondisi Kemiskinan di
Indonesia
Secara harafiah, kemiskinan berasal lebih luas,
kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara
individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap
timbulnya permasalahan sosial. Kemiskinan telah menjadi masalah yang
kronis karena berkaitan dengan kesenjangan dan pengangguran. Jadi pemecahannya
pun harus terkait dan juga komprehensif dengan faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Lebih jauh kemiskinan menjadi bukan sekadar masalah ekonomi
tetapi masalah kemanusiaan. Hampir semua negara menghadapi masalah ini. Bahkan
Amerika Serikat yang merupakan negara kaya namun masih menghadapi masalah
kemiskinan. Disisi lain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia,
kemiskinan merupakan masalah terberat yang harus dihadapi. Kemiskinan seakan
sudah menjadi bagian dari takdir manusia. Namun menurut Muhammad Yunus
(Penerima hadiah nobel perdamaian tahun 2006) yang ditulis dalam bukunya yang
berjudul creating a world without poverty menjelaskan bahwa dunia bebas
dari kemiskinan itu tidaklah mustahil. Kemiskinan bukan diciptakan oleh
masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun
apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi
bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri.
Di Indonesia sendiri banyak
program-program yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan. Jika kita
melihat data jumlah penduduk miskin dari tahun 1976 yang mencapai 54,2 juta
(40.1%) menjadi 22,5 juta (11.3%) pada tahun 1996. Kemudian karena adanya
krisis yang mendera bangsa ini efeknya mengakibatkan bertambahnya jumlah
penduduk miskin sebesar 47,9% (23.4%) pada tahun 1999. Era reformasi jumlah
penduduk miskin perlahan-lahan menurun menjadi 36.1 juta (16.7%) ditahun 2004.
Jika kita melihat data Badan Pusat Statistik
(BPS) dimulai dari tahun 2002 jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran
perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di Indonesia terus menurun. Data
jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2009 sampai Maret 2010 turun dari
32,53 juta (14.15%) menjadi 31,02 juta (13.33%). Menghilangkan kemiskinan bisa
dikatakan sebagai sebuah mimpi tetapi mengurangi kemiskinan sekecil mungkin
bisa dilakukan. Lalu langkah apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah, rakyat
dan semua elemen untuk menanggulangi kemiskinan hingga menuju titik terendah?
4.2 Strategi menanggulangi kemiskinan di Indonesia
Dimulai dari awal orde baru, pemerintah telah
melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan
sektoral, regional, kelembagaan, maupun strategi dan kebijakan khusus.
Program-program tersebut meliputi Program Inpres Desa Tertinggal, Kredit Usaha
Tani, UPPKS dan Gerdu Taskin, serta Program Kredit-kredit Mikro dari BRI.
Sementara di pemerintahan yang sedang berjalan
juga menghadapi hal yang sama yaitu strategi atau cara penanggulangan
kemiskinan. Perdebatan mengenai angka kemiskinan yang masih besar dan konsep
penanggulangannya sekarang ini tidak diperlukan lagi. Karena hal tersebut
justru akan menghabiskan waktu dan energi. Rakyat miskin kita tidak membutuhkan
perdebatan retorika yang berkepanjangan. Mereka butuh suatu konsensus kebijakan
kemudian diimplementasikan. Maka dari itu hal ini menjadi pekerjaaan rumah
tersendiri bagi pemerintahan yang sedang berjalan. Rakyat mengharapkan suatu
penajaman konsep program Penajaman program bisa juga dilakukan dengan melakukan
evaluasi terhadap program dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yaitu
kesulitan yang dihadapi dan kelebihan dari program penanggulangan kemiskinan
tersebut. Tetapi pada intinya penanganan berbagai masalah di atas memerlukan
strategi penanggulangan kemiskinan. Kita banyak melihat bahwa selama ini
pemerintahan menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi
penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan.
Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap
pelaksanaan. Berikut ini akan dijabarkan beberapa langkah dan strategi cara
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah :
1. Perbaikan
pada Masalah sektor Kesehatan
Masalah kesehatan menjadi sangat vital bagi
semua kalangan. Kesehatan adalah kunci hidup nomor satu. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan
terhadap kemiskinan. Hidup mereka hanya sedikit diatas garis kemiskinan
nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US$2 per hari. Pendapatan itu
hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja (makan, minum). Sehingga dengan
pendapatan yang hanya sebesar itu tidak akan cukup mengcoverage kebutuhan
kesehatan. Di bidang kesehatan diupayakan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat secara makin merata melalui peningkatan jangkauan dan kualitas
pelayanan kesehatan. Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk
mengatasinya dari ASKESKIN, JAMKESMAS maupun adanya Pengobatan gratis yang
dilakukan rutin. Tetapi yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana
pelayanan masyarakat penggunan ASKESKIN yang sering kurang diutamakan, sering
terjadi pembedaan dan lain sebagainya. Peta pembedaan ini menjadi masalah
tersendiri yang harus segera diselesaikan.
Mungkin kita juga kurang melihat dan mengerti
bahwa pada kenyataannya kesehatan masyarakat itu bisa dilihat dari sistem
sanitasi rumahnya. Pemerintah selama ini kurang memperhatikan faktor ini. Hal
ini bisa dilihat dari kasuks krisis penyediaan fasilitas sanitasi.
Anggaran dari pemerintah belum bisa menghandle adanya pembangunan
sanitasi yang baik. Efeknya bisa dilihat dari penduduk miskin yang cenderung
menggunakan air dari sungai yang telah tercemar. Bahkan di Ibukota atau di
kora-kota besar tempat tinggal mereka cenderung berada di tempat pembuangan
limbah. Maka dari itu ada beberapa pilihan untuk mengatasinya dari mengadakan
suatu konsensus nasional untuk membahas mengenai pembiayaan fasilitas sanitasi
dan mendorong pemerintah daerah untuk membangun fasilitas tersbut melalui dana
alokasi khususnya (DAK) Untuk keseluruhan solusinya harus ada pengkajian ulang
mengenai anggaran dan kebijakan yang fokus pada masalah kesehatan dan sanitasi.
Proporsi anggaran APBN harus bisa menjadikan pemecah masalah ini. Pembangunan
sarana-prasarana yang baik sejatinya terus dilakukan dengan diimbangi dengan
kesadaran sosial masyarakat akan arti pentingnya kesehatan.
Dengan peningkatan mutu kesehatan, rakyat lebih
mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan sehingga pendapatannya juga
meningkat.
1.
Perbaikan pada Masalah
Sektor Pendidikan
Salah satu langkah dari strategi dan cara
menanggulangi kemiskinan adalah perbaikan atas kualitas pendidikan. Menurut
saya, Indonesia
telah mencapai hasil yang memuaskan dalam meningkatkan partisipasi di tingkat
pendidikan dasar 9tahunnya. Hanya saja masih ada keluarga miskin yang terpaksa
tidak bisa melanjutkan sekolah dan efeknya keluar dari sekolah. Penyebab yang
utama dari masalah diatas adalah mahalnya biaya pendidikan yang juga diikuti
oleh buruknya kualitas pendidikan. Kedua kondisi itu merupakan potret nyata
dunia pendidikan kita. Lihat saja pada masa 1970-1980an kita mengirim banyak tenaga
ahli ke Malaysia
dan Singapura untuk menjadi tenaga pendidik disana. Tetapi kondisi itu berbalik
arah dengan yang terjadi sekarang. Justru orang-orang Singapura dan Malaysialah
yang datang ke Indonesia
untuk menjadi tenaga pengajar atau mahasiswa Indonesia yang banyak meneruskan
kuliah disana. Pemerintah dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mencegah
terputusnya pendidikan masyarakat miskin dengan cara :
1.
Membantu pembiayaan pendidikan yang bertumpu
pada peran sekolah.
Langkah tersebut bisa dilakukan melalu
penyediaan dana bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin. Dana pendidikan yang
berasal dari pemerintah pusat bisa disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan
didaerah. Penyaluran dana itu bisa dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK)
Peranan ini kemudian menjadi satu target untuk membantu sekolah-sekolah
didaerah yang menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin serta tidak dapat
memenuhi standar yang dibutuhkan. Tetapi harus ada sinergi antara pemberian
dana bantuan dan kondisi perbaikan mutu pendidikan sekolah. Maka dari sinergi
keduanya akan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
2. Penyediaan
sarana prasarana pendidikan
Sering
kita melihat dilayar televisi banyak gedung sekolah yang kurang terurus padahal
anggaran pendidikan di negara kita mencapai 20%. Banyak berita yang melansir
adanya buruknya gedung sekolah, ambruknya gedung sekolah telah menyadarkan
kita. Betapa buruknya kualitas sarana-prasarananya. Pemerintah hanya mengembar-ngemborkan
anggaran pendidikan yang mencapai 20% . Jika melihat gedung sekolah yang
ambruk dan lokasi tak jauh dari Istana presiden itu menjadi tamparan keras bagi
pemerintah. Apa yang salah?
Sekarang
kita tidak perlu mencari-cari penyebab kesalahan dari masalah ini. Penyelesaian
dan solusi menjadi hal yang harus kita bicarakan bersama. Banyaknya
permasalahan sarana dan prasarana sekolah harus menjadi fokus utama sekolah.
Bangunan sekolah menjadi suatu tempat peneduh bagi para anak sekolah. Perlunya
penanganan dan bantuan perbaikan gedung sekolah seharusnya menjadi prioritas
utama. Tetapi kenyataannya tidak, sekolah yang bangunannya ambruk dan meminta
bantuan pada pemerintah melalui dinas pendidikannya mendapat respon yang
lambat. Kalau saja prosedur yang salah atau prosedur yang complicated?
Kenapa hal ini harus terjadi?
Solusi
utama adanya pembiayaan sarana dan prasarana juga harus masuk kedalam ranah
anggaran pendidikan. Menurut saya, selama ini yang salah bukan pemerintah.
Tetapi sistem yang ada. Misalnya mengenai sistem dan prosedur meminta bantuan
perbaikan sarana prasarana yang seharusnya itu mudah dan cepat terealisasikan
justru malah menjadi sebaliknya dan memunculkan masalah-masalah baru.
Pembenahan pada sistem harus segera dibenahi serta adanya kesadaran dari
masing-masing pihak yang kemudian keduanya menjadi solusi utamanya.
Guna
menjamin keberhasilan berbagai program di atas, sarana dan prasarana
pendidikan, seperti gedung sekolah dan laboratorium, terus ditingkatkan dan
lebih didayagunakan. Gedung sekolah yang sudah ambruk sudah sewajarnya
diperbaiki melalui dana pemerintah ditambah swadaya masyarakat.
Peningkatan
kualitas tenaga pengajar cukup memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap keberhasilan pendidikan di Indonesia. Adanya tenaga pendidik
yang profesional dan kapabel akan memberikan efek positif terhadap kualitas
sumber daya manusiannya. Diantara dari sekian banyak program peningkatan
kualitas tenaga pengajar yang paling penting dan terkenal adalah sertifikasi.
Sertifikasi banyak efek positif dan negatifnya. Tetapi disini saya memandang
bahwa sertifikasi itu merupakan stimulus bagi tenaga pendidik untuk menjadi
yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari syarat untuk sertifikasi, tenaga
pendidik yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan lolos sertifikasi.
Tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa signifikankah program sertifikasi
menjadikan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam mencetak sumber daya
manusia yang berkualitas? Jawabannya adalah tergantung pada masing-masing
tenaga pendidik. Sejatinya mereka harus sadar akan peranan vitalnya nya dalam
pembangunan sumber daya manusia. Tanpa menyalahkan program sertifikasi bahwa
hal tersebut merupakan suatu bentuk pemborosan anggaran, tetapi itulah stimulus
yang efektif untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Disamping melalui
berbagai pendidikan dan latihan (diklat) tenaga pendidik. Pendidikan dan
pembinaan guru serta tenaga pendidikan lainnya, termasuk tenaga pendidikan di
luar sekolah, ditingkatkan mutunya dan pelaksanaannya diselenggarakan
secara terpadu.
3. Perbaikan Kualitas Jalan dan Listrik Khususnya
bagi Pedesaan
Berbagai pengalaman di negara-negara seperti China, Vietnam
dan juga di Indonesia
sendiri menunjukkan bahwa pembangunan jalan di area pedesaan merupakan salah
satu cara yang efektif dalam mengurangi kemiskinan. Jalan nasional dan jalan
provinsi di Indonesia
relatif dalam keadaan yang baik. Tetapi, setengah dari jalan kabupaten berada
dalam kondisi yang buruk. Sementara itu lima
persen dari populasi, yang berarti sekitar 11 juta orang, tidak mendapatkan
akses jalan untuk setahun penuh. Hal yang sama dapat terlihat pada penyediaan
listrik. Saat ini masih ada sekitar 6000 desa orang belum menikmati tenaga
listrik (Data BPS). Meskipun permasalahan tersebut sangat kompleks dan rumit,
namun solusinya bisa terlihat jelas :
1. Menjalankan
program skala besar untuk membangun jalan pedesaan dan di tingkat kabupaten.
Program pembangunan jalan tersebut juga dapat meningkatkan penghasilan bagi
masyarakat miskin dan mengurangi pengeluaran mereka, disamping memberikan
stimulasi pertumbuhan pada umumnya. Berbicara mengenai solusi pembiayaannya,
program tersebut bisa dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana
pembangunan yang ada harus ditargetkan pada daerah-daerah yang mempunyai
kondisi dan kualitas jalan yang buruk. Hal ini bisa dilihat dari peta lokasi
kemiskinan dan peta kondisi halan yang keduanya menjadu alat untuk
mengidentifikasi peta kondisi jalan. Tidak luap masyarakat setempat harus
dilibatkan agar hasilnya dapat sesuai dengan kebutuhan mereka yang kemudian
menjamin tersedianya pemeliharaan jalan secara lebih baik.
2. Menjalankan
strategi pembangunan fasilitas listrik pada desa-desa yang belum menikmati
tenaga listrik. Kompetisi pada sektor kelistrikan harus
ditingkatkan dengan memperbolehkan perusahaan penyedia jasa kelistrikan untuk
menjual tenaga listrik yang mereka hasilkan kepada PLN. Akses pada jaringan
yang dimiliki PLN juga patut dibuka dalam rangka meningkatkan kompetisi
tersebut. Penyusunan rencana pelaksanaan dengan lebih terinci atas dua skema
subsidi yang ada sangatlah diperlukan, untuk menjamin subsidi tersebut tidak
menghambat penyediaan listrik secara lebih luas.
4. Membangun Lembaga-Lembaga Pembiayaan Mikro yang
Memberi Manfaat pada Penduduk Miskin
Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 50 persen
rumah tangga tidak memiliki akses yang baik terhadap lembaga pembiayaan,
sementara hanya 40 persen yang memiliki rekening tabungan. Kondisi ini terlihat
lebih parah di daerah pedesaan. Solusinya bukanlah dengan memberikan pinjaman
bersubsidi ataupun berbiaya. Melihat kenyataannya rakyat miskin cenderung tidak
mau meminta pinjaman dari Bank dan justru meminjam uang dari bank plecit
yang transaksinya dilakukan dengan cara door to door. Padahal bank
plecit tersebut biasanya memberikan biaya pinjaman yang lebih tinggi
daripada Bank. Maka dari itulah dibentuklah lembaga pembiayaan mikro (LPM).
Solusi yang lebih tepat adalah memanfaaatkan dan mendorong pemberian kredit
dari bank-bank komersial kepada lembaga-lembaga pembiayaan mikro tersebut.
Berbagai langkah penting yang dapat diambil untuk meningkatkan akses penduduk
miskin atas kredit pembiayaan adalah:
1. Membangun
hubungan antara sektor perbankan dengan LPM, misalnya dengan memberikan
kesempatan bagi BKD untuk menjadi agen untuk bank-bank komersial dalam
menghimpun dan menyalurkan dana.
2. Mengesahkan
revisi Undang-Undang Koperasi guna memberikan kerangka hukum yang lebih baik
untuk pengembangan pembiayaan mikro, termasuk mewajibkan adanya audit dan
pengawasan eksternal bagi koperasi simpan pinjam.
1.
Memberikan Lebih Banyak
Dana untuk Daerah-Daerah Miskin
Kesenjangan antar daerah di Indonesia
sangatlah terasa. Hal tersebut bisa terlihat pada kedua daerah yaitu : Jakarta dengan Kupang.
Kondisi itu menjelaskan adanya pemerintah daerah terkaya di Indonesia
mempunyai pendapatan per penduduk 46 kali lebih tinggi dari pemerintah di
daerah termiskin. Akibatnya pemerintah daerah yang miskin sering tidak dapat
menyediakan pelayanan yang mencukupi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Pemberian dana yang terarah dengan baik dapat membantu masalah ini. Untuk
memecahkan masalah tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah
(Indonesian Brief Policy) seperti :
1. Memperbaiki
formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar memungkinkan pemerintah daerah dapat
menyediakan pelayanan dasar yang cukup baik. DAU dimaksudkan untuk membantu
kesenjangan keuangan antar daerah berdasarkan formula yang memperhitungkan
tingkat kemiskinan, luas wilayah, jumlah penduduk, biaya hidup dan kapasitas
fiskal. Tetapi pada kenyataannya, dana ini masih dialokasikan berdasar pola
pengeluaran pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu penetapan besar DAU harus
lebih banyak didasarkan formula di atas, bahkan dengan memberikan porsi yang
lebih besar pada tingkat kemiskinan.
2. Meningkatkan pemberian Dana Alokasi Khusus
untuk menunjang target program nasional pengentasan kemiskinan. DAK dapat
menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk memenuhi target penurunan tingkat
kemiskinan. Oleh karena itu DAK harus ditingkatkan fungsinya dan dikaitkan
dengan program pengentasan kemiskinan, termasuk infrastruktur di daerah
pedesaan, kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih dan sanitasi.
Daerah yang lebih miskin harus dapat menerima DAK yang lebih besar, mengingat
DAU belum dapat memperkecil kesenjangan pembiayaan antar daerah. Peningkatan
DAK dapat dilakukan dengan memotong anggaran pemerintah pusat di daerah melalui
departemen teknis, yang selama ini dikenal sebagai Daftar Isian Proyek (DIP).
6. Merancang Perlindungan Sosial
yang Lebih Tepat Sasaran
Program perlindungan yang tersedia saat ini,
seperti beras untuk orang miskin serta subsidi bahan bakar dan listrik, dapat
dikatakan belum mencapai sasaran dengan baik. Pada tahun 2004, pemerintah Indonesia
mengeluarkan Rp 74 trilliun untuk perlindungan sosial. Angka ini lebih besar
dari pengeluaran di bidang kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, hanya 10 persen
yang dapat dinikmati oleh penduduk miskin, sementara sekitar Rp60 trilliun
lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Secara rata-rata, rumah tangga
miskin hanya memperoleh subsidi sebesar Rp12.000 untuk beras dan Rp 9.000 untuk
minyak tanah setiap bulannya. Pemerintah dapat menjalankan program bantuan
dengan menggunakan peta kemiskinan memberikan informasi mengenai
kecamatan-kecamatan termiskin yang patut mendapatkan bantuan. Bantuan
perlindungan sosial bisa berupa 9 kebutuhan pokok atau sembako.
Sumber : http://mutosagala.wordpress.com/2012/05/08/kemiskinan-di-indonesia-dan-solusi-penanggulangannya/